PENGUATAN PENGAWASAN
1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI
a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
b. Implementasi Pengendalian Gratifikasi
2. PENERAPAN SPIP
a. Sosialisasi SPIP, Notulen, Daftar Hadir
b. Peta Risiko SPIP
c. Kegiatan Pengendalian Meminimalisir Risiko, Monev, Jadwal Pengawasan
d. Kegiatan Pendalaman SPIP, Notulen dan Daftar Hadir
3. PENGADUAN MASYARAKAT
a. Pedoman Pengaduan, Register Pengaduan, SK Tim Pengaduan Masyarakat, Banner dan SOP Pengaduan
b. Tindaklanjut Pengaduan
c. Laporan Monev Penanganan Pengaduan
d. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengaduan
4. WHISTLE BLOWING SYSTEM
a. Whistle Blowing System telah diterapkan
b. Laporan Monev WBS
c. Laporan Tindak Lanjut Penanganan WBS
5. BENTURAN KEPENTINGAN
a. SK Penanganan Benturan Kepentingan
b. Sosialisasi Benturan Kepentingan
c. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
d. Laporan Monev Benturan Kepentingan
e. Laporan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.
E-Learning Mahkamah Agung RI.