RAPAT PEMBAHASAN USULAN RKBMN TA. 2022
Sehubungan dengan adanya Surat dari BUA MARI Nomor : 169/BUA.4/PL.07/05/2020 sebagaimana dalam pokok surat, selanjutnya Pimpinan dan segenap hakim, panitera, sekretaris, kasubbag dan Panmud mengadakan rapat bersama untuk membahas usulan RKBMN Tahun Anggaran 2022. Kegiatan pengusulan seperti ini menjadi rutinitas tiap tahun sebagai tolak ukur BUA untuk mengetahui kebutuhan ditingkat satker. Sehingga akan lebih mudah dalam mengambil kebijakan pengalokasian anggaran yang akan ditetapkan.
Dalam rapat yang menjadi pembahasan utama adalah pengusulan Renov/ Pembangunan Gedung kantor PA yang sampai saat ini belum juga dikabulkan oleh MA untuk pembangunannya sehinggga masih menggunakan bangunan lama yang jauh dari prototype. Selain itu juga membahas tentang usulan pembangunan Rumah Dinas, yang saat ini PA Dabo Singkep tidak mempunyai rumah dinas yang ditinggalai oleh Ketua ataupun Waka, sehingga memerlukan usulan ke BUA agar dialokasikan anggaran untuk pembangunan rumah dinas.
Pelaksanaan rapat ini sebagai wujud peran serta keterlibatan Pimpinan dalam menentukan perencanaan, penganggaran, sampai nanti realisasi anggaran itu sendiri. Sehingga dapat terorganisir dengan baik akan kebutuhan yang paling urgen dari satker itu dapat diketahui semuanya dan selanjutnya akan dicarikan solusi.
Mudah-mudahan apa yang telah disepakati dalam rapat yang kemudian akan diinput dalam aplikasi SIMAN dengan melampirkan surat permohonan dan lampiran terkait, Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan usulan yang telah diajukan tersebut.
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.
E-Learning Mahkamah Agung RI.